Naskah mengenai keputusan tersebut, yang dilihat oleh Anadolu, mencatat tragedi kemanusiaan di Gaza dan tindakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional, menyatakan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk “mengirimkan sinyal diplomatik yang kuat” dengan bergabung bersama negara-negara yang akan mengakui Palestina.
Wakil Perdana Menteri Belgia dan Menteri Luar Negeri Maxime Prevot mengatakan kepada Anadolu bahwa menurutnya dan sebagian besar diplomat negaranya “situasi di lapangan sangat mengerikan, dan kita dapat menganggap ini sebagai genosida.”
Kendati menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan pernyataan resmi dari Pemerintah Belgia dan bukan merupakan opini umum di antara lima partai dan sensitivitas dari koalisi pemerintah negara tersebut.
Sementara itu, melalui percakapan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 19 September, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan niat negaranya untuk mengakui negara Palestina pada 22 September.
Macron menyatakan bahwa mereka akan melakukannya dalam lingkup rencana perdamaian.
Presiden Prancis itu mengatakan bahwa dia mengingatkan Abbas tentang harapan Prancis terhadap Otoritas Palestina, dan menegaskan bahwa pemimpin Palestina tersebut menegaskan kembali tekadnya untuk melaksanakan reformasi guna memperbarui pemerintahan dan menstabilkan negara Palestina di masa depan.
