Perusahaan kecil dan rintisan diperkirakan akan paling terdampak. Analis juga memperingatkan bahwa sebagian pekerjaan bernilai tinggi bisa dipindahkan ke luar negeri.
Hal ini dinilai dapat merugikan posisi AS dalam persaingan kecerdasan buatan dengan Tiongkok. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan legalitas kebijakan ini.
Mereka menilai undang-undang hanya memberi kewenangan pemerintah untuk menetapkan biaya. Biaya tersebut seharusnya hanya digunakan untuk menutupi pemrosesan aplikasi.
Di sisi lain, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk meluncurkan “gold card.” Kartu ini merupakan izin tinggal permanen di AS bagi individu yang sanggup membayar $1 juta (Rp16,6 miliar).