“Kerusakan DAS berdampak pada banjir, longsor, erosi, kekeringan, dan terganggunya ekosistem sungai. Ada empat langkah utama untuk penyelamatan DAS, yaitu rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum, penertiban pemanfaatan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif seluruh pihak,” ujar Mahyeldi.
Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi tercapainya keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi sekaligus mengukuhkan KKMD Sumbar. Ia menegaskan tiga poin penting bagi KKMD, yaitu memperkuat aksi konservasi dan rehabilitasi mangrove, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta menjadi wadah koordinasi dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi sesuai amanat Perpres No. 73 Tahun 2012.
Namun demikian, Mahyeldi mengingatkan masih ada dua tantangan besar yang harus dihadapi terkait mangrove, yakni praktik penebangan ilegal dan alih fungsi lahan yang diperparah oleh pencemaran sampah dan limbah, serta konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan DAS dan mangrove.
