Kementerian Luar Negeri Rusia pada Jumat (19/9) menyatakan penyesalannya karena Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap tidak mampu menghentikan kekerasan dan penderitaan kemanusiaan di Jalur Gaza akibat veto berulang kali oleh Amerika Serikat (AS).
Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku mulai 30 Juni 2025.
Dia menyampaikan kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta hanya masalah manajemen "supply chain" yang tidak disesuaikan dengan kuota dan longgar terhadap permintaan karena faktor "brand loyalty" konsumen.
Administrasi Ruang Siber China melarang perusahaan-perusahaan teknologi domestik membeli chip kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bikinan Nvidia, perusahaan teknologi yang bermarkas di California, Amerika Serikat.
Kabar ini sempat heboh di jagad maya karena pernyataan Prof. Didik. Rektor tersebut menilai kebijakan yang diambil pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, berpotensi menyalahi konstitusi karena dilakukan tanpa persetujuan DPR.