Prabowo Pidato di Sidang Umum PBB, Ketua DPR: Rakyat Indonesia Bangga
Puan menilai kesempatan Indonesia berpidato di urutan awal merupakan suatu kehormatan.
DPR: Penggunaan Sirene dan Strobo Harus Dibatasi Hanya untuk Mobil Pejabat Tinggi Negara
Legislator PAN ini menilai penggunaan sirene dan strobo bagi mobil pejabat di jalan raya mengganggu para pengguna jalan yang lainnya.
Komisi X DPR Tidak Masalah Jika Erick Thohir Tetap Menjabat Ketua Umum PSSI
Dan dia pun tidak masalah jika Erick Thohir saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Dan dia pun berharap Erick tetap menjabat posisi tersebut.
DPR Pastikan BBM Subsidi Untuk Nelayan Dan Petani Aman
Dia menyampaikan kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta hanya masalah manajemen "supply chain" yang tidak disesuaikan dengan kuota dan longgar terhadap permintaan karena faktor "brand loyalty" konsumen.
DPR Nilai Kontrol Mutu Program MBG Sangat Lemah
Menurutnya program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo ini harus dievaluasi dan dibenahi agar kejadian keracunan tidak terulang kembali.
DPR: Korupsi Kuota Haji Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Umat
Publik harus segera mendapatkan kepastian siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut.
Wakil Ketua MPR: Atasi Banjir Butuh Aksi Penanganan dari Hulu hingga Hilir
Maka itu, dia mengajak kepada semua pihak terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
DPR Minta Pemerintah Segara Atasi Kelangkaan BBM Nonsubsidi di SPBU swasta
Menurutnya jika permasalahan ini dibiarkan belarut-larut tidak hanya bisa mengganggu pelayanan publik namun bisa berpotensi merusak iklim investasi.
Banggar DPR: Penyaluran Dana Rp200 Triliun Harus Sasar UMKM
Said Abdullah mengatakan bahwa penyaluran dana pemerintah oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank Himbara harus menyasar sektor usaha-usaha produktif menengah ke bawah atau UMKM.
DPR: Raja Ampat Warisan Dunia Wajib Dijaga
Keputusan pemerintah pusat yang kembali mengizinkan beroperasinya PT Gag Nikel berisiko besar terhadap keberlanjutan ekosistem Raja Ampat.
DPR Desak Pemerintah Segera Lepaskan Desa-desa yang Berada di Dalam Kawasan Hutan
Masyarakat desa kerap dihadapkan dengan ketidakpastian hukum yang diakibtakan tumpang tindihnya batas kawasan hutan dengan wilayah pemukiman dan lahan garapan warga.
DPR: Koperasi Merah Putih Harus Dukung UMKM Perempuan
Koperasi Merah Putih harus menjadi pintu masuk untuk memberi ruang lebih besar kepada mereka. Karena ketika perempuan berdaya, maka ekonomi keluarga dan desa juga ikut tumbuh
Komisi I DPR Dukung Wacana Kebijakan "Satu Orang, Satu Akun Medsos"
Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dan fundamental untuk melindungi warga dari kejahatan ekonomi digital yang semakin masif.
Kementerian Haji dan Umrah Gelar Rapat Tertutup Bersama Komisi VIII DPR
Dalam rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Tahun 2026.
